KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1.       Memiliki Landasan dan Wawasan Pendidikan

a.    Memahami landasan pendidikan: filosofi, disiplin ilmu (ekonomi, psikologi, sosiologi, budaya, politik), dan ilmiah.

b.    Memahami dan menghayati hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat pendidikan, hakikat sekolah, hakikat guru, hakikat peserta didik dan hakikat proses belajar mengajar

c.    Memahami aliran-aliran pendidikan

d.    Menerapkan pendekatan sistem dalam sekolah

e.    Memahami, menghayati, dan melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan nasional

f.     Memahami kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota

g.    Memahami kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan di SLTP

2.       Memahami Sekolah sebagai Sistem

a.  Menggunakan sistem sebagai pegangan cara berfikir, cara mengelola dan cara menganalisis sekolah

b.    Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah

c.    Mengembangkan proses sekolah (proses belajar mengajar, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pemberdayaan, pemotivasian, pemantauan, pensupervisian, pengevaluasian dan pengakreditasian).

d.    Meningkatkan output sekolah (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi)

e.    Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM)

f.     Melaksanakan SPM secara tepat

g.    Memahami lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah yang bersifat terbuka

3.       Memahami Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

a.    Memahami dan menghayati hakikat otonomi pendidikan

b.    Memahami dan menghayati hakikat pendidikan berbasis masyarakat (community based education).

c.    Memahami dan menghayati arti, tujuan dan karakteristik manajemen berbasis sekolah (school based management)

d.    Memahami kewenangan sekolah dalam kerangka otonomi pendidikan

e.    Memahami, menghayati, dan melaksanakan tahap-tahap implementasi manajemen berbasis sekolah

f.     Mengevaluasi tingkat keberhasilan manajemen berbasis sekolah.

4.       Merencanakan Pengembangan Sekolah

a.    Mengidentifikasi dan menyusun profil sekolah

b.    Mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah

c.    Mengidentifikasi fungsi-fungsi (komponen-komponen) sekolah yang diperlukan untuk mencapai setiap sasaran sekolah

d.    Melakukan analisis SWOT terhadap setiap fungsi dan faktor-faktornya

e.    Mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif pemecahan setiap persoalan

f.     Menyusun rencana pengembangan sekolah

g.    Menyusun program, yaitu mengalokasikan sumberdaya sekolah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah

h.    Menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah

i.     Membuat target pencapaian hasil untuk setiap program sesuai dengan waktu yang ditentukan (milestone)

5.       Mengelola Kurikulum

a.    Memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum

b.    Memberdayakan tenaga kependidikan sekolah agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum

c.    Memfasilitasi guru untuk mengembangkan standar kompetensi setiap mata pelajaran

d.    Memfasilitasi guru untuk menyusun silabus setiap mata pelajaran

e.    Memfasilitasi guru untuk memilih buku sumber yang sesuai untuk setiap mata pelajaran

f.     Mengarahkan tenaga kependidikan untuk menyusun rencana dan program pelaksanaan kurikulum

g.    Membimbing guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses belajar mengajar

h.    Mengarahkan tim pengembang kurikulum untuk mengupayakan kesesuaian kurikulum dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan peserta didik

i.     Menggali dan memobilisasi sumberdaya pendidikan

j.     Mengidentifikasi kebutuhan bagi pengembangan kurikulum lokal

k.    Mengevaluasi pelaksanaan kurikulum

6.       Mengelola Tenaga Kependidikan

a.    Mengidentifikasi karakteristik tenaga kependidikan yang efektif

b.    Merencanakan tenaga kependidikan sekolah (permintaan, persediaan, dan kesenjangan)

c.    Merekrut, menyeleksi, menempatkan, dan mengorientasikan tenaga kependidikan baru

d.    Mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan

e.    Memanfaatkan dan memelihara tenaga kependidikan

f.     Menilai kinerja tenaga kependidikan

g.    Mengembangkan sistem pengupahan, reward, dan punishment yang mampu menjamin kepastian dan keadilan

h.    Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembinaan karir

i.     Memotivasi tenaga kependidikan

j.     Membina hubungan kerja yang harmonis

k.    Memelihara dokumentasi personel sekolah atau mengelola administrasi personel sekolah

l.     Mengelola konflik

m.  Melakukan analisis jabatan dan menyusun uraian jabatan tenaga kependidikan

n.    Memiliki apresiasi, empati, dan simpati terhadap tenaga kependidikan

7.       Mengelola Sarana dan Prasarana

a.  Mengupayakan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah (laboratorium, perpustakaan, kelas, peralatan, perlengkapan, dsb.)

b.    Mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana

c.    Mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana sekolah

d.    Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah

e.    Mengelola pembelian/pengadaan sarana dan prasarana serta asuransinya

f.     Mengelola administrasi sarana dan prasarana sekolah

g.    Memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana sekolah

8.       Mengelola Kesiswaan

a.    Mengelola penerimaan siswa baru

b.    Mengelola pengembangan bakat, minat, kreativitas dan kemampuan siswa

c.    Mengelola sistem bimbingan dan konseling yang sistematis

d.    Memelihara disiplin siswa

e.    Menyusun tata tertib sekolah

f.     Mengupayakan kesiapan belajar siswa (fisik, mental)

g.    Mengelola sistem pelaporan perkembangan siswa

h.    Memberikan layanan penempatan siswa dan mengkoordinasikan studi lanjut

  9.      Mengelola Keuangan

a.  Menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan

b.    Menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan sumbangan lain yang tidak mengikat

c.    Mengembangkan kegiatan sekolah yang berorientasi pada income generating activities

d.    Mengelola akuntansi keuangan sekolah (cash in and cash out)

e.    Membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana dari penyandang dana

f.     Melaksanakan sistem pelaporan penggunaan keuangan

10.     Mengelola Hubungan Sekolah-Masyarakat

a.  Memfasilitasi dan memberdayakan Dewan Sekolah/Komite Sekolah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah

b.    Mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat (dana, pemikiran, moral dan tenaga, dsb) bagi pengembangan sekolah

c.    Menyusun rencana dan program pelibatan orangtua siswa dan masyarakat

d.    Mempromosikan sekolah kepada masyarakat

e.    Membina kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat

f.     Membina hubungan yang harmonis dengan orangtua siswa

11.     Mengelola Kelembagaan

a.    Menyusun sistem administrasi sekolah

b.    Mengembangkan kebijakan operasional sekolah

c.    Mengembangkan pengaturan sekolah yang berkaitan dengan kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dsb.

d.    Melakukan analisis kelembagaan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien dan efektif

e.    Mengembangkan unit-unit organisasi sekolah atas dasar fungsi

12.    Mengelola Sistem Informasi Sekolah

a.  Mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi, serta sistem pelaporan

b.    Mengembangkan pangkalan data sekolah (data kesiswaan, keuangan, ketenagaan, fasilitas, dsb)

c.    Mengelola hasil pangkalan data sekolah untuk merencanakan program pengembangan sekolah

d.    Menyiapkan pelaporan secara sistematis, realistis dan logis

e.    Mengembangkan SIM berbasis komputer

13.     Memimpin Sekolah

a.    Memahami teori-teori kepemimpinan

b.    Memilih strategi yang tepat untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah

c.    Memiliki power dan kesan positif untuk mempengaruhi bawahan dan orang lain

sistem & tata nila serta visi,misi

A. Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan RPJMN 2004-2009

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bemokratis

serta bertanggung jawa. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip

dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu:

1. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

2. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna,

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik yang berlangsung sepanjang hayat;

3. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas

peserta didik dalam proses pembelajaran;

4. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga

masyarakat; dan

5. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

layanan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan

nasional jangka menengah sebagai berikut.

1. meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia;

2. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis;

4. meningkatkan kualitas jasmani;

5. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan

jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan

demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis

kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta

intelektual;

6. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien,

bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas

manusia Indonesia;

7. menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;

8. memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun

perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah

dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;

9. meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri,

bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta

memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi

berbagai tantangan dan perubahan;

10. meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan

nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi

minimun dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;

11. meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu

pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan

penerapannya pada masyarakat;

12. menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien,

produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;

13. meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui

peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat

dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan

desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; dan

14. mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan

Depdiknas yang bersih dan berwibawa;

Untuk dapat menjalankan amanat terhadap pembangunan pendidikan nasional,

maka diperlukan kejelasan arah. Untuk itu Depdiknas sudah menuangkan ke dalam

visi, misi, dan tata nilai yang harus dijalankan.

B. Visi Departemen Pendidikan Nasional

Pembangunan Indonesia di masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka

panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman

dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kerangka visi jangka panjang yang termuat dalam dokumen

”Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera” (Susilo Bambang Yudhoyono

dan M. Jusuf Kalla, 2004), pembangunan Indonesia pada tahun 2005—2009

mengarah pada (a) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang

aman, bersatu, rukun, dan damai; (b) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara

yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (c)

terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan

berkelanjutan, yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang

memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara

optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif

yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi

pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang

tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan

mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3)

psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis,

kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat

manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling

elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan

seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi

individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk

membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi

landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah

mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat

dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus

dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan

umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh

warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban

untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab

tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut,

Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan:

INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF

(Insan Kamil / Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas

secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial,

cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang

menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat

berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti

oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat

yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan

berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan

di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian

mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan

teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih

rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (prime mover) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi

tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan

oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai

investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan

investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan

penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi

teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.

Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban

yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran

yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa.

Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika

dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas.

Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya

semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus

menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni

masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundangundangan,

melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

C. Misi Departemen Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak

usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai

berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut,

Depdiknas untuk tahun 2005 –2009 menetapkan Misi sebagai berikut:

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA

CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Depdiknas menetapkan beberapa strategi

dan program yang disusun berdasarkan suatu skala prioritas. Salah satu bentuk dari

prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD dan dana masyarakat yang

lebih ditekankan pada:

1. upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;

2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan

3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional

Depdiknas menyadari bahwa tata nilai yang ideal akan sangat menentukan

keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan

visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar

sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan

tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran

seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi Depdiknas.

Untuk itu, Depdiknas telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh

setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values)

serta nilai-nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stakeholders)

pendidikan antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai,

donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan

mengantisipasi karakteristik calon pegawai Depdiknas. Nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk

meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi Depdiknas.

Selanjutnya nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran yang akan

memfokuskan Depdiknas pada hal-hal yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan dengan lebih baik.