sistem & tata nila serta visi,misi

A. Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan RPJMN 2004-2009

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bemokratis

serta bertanggung jawa. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut,

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing,

membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip

dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu:

1. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

2. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna,

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik yang berlangsung sepanjang hayat;

3. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas

peserta didik dalam proses pembelajaran;

4. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga

masyarakat; dan

5. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu

layanan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan pendidikan

nasional jangka menengah sebagai berikut.

1. meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia;

2. meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. meningkatkan sensitifitas dan kemampuan ekspresi estetis;

4. meningkatkan kualitas jasmani;

5. meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan

jenjang pendidikan bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan

demokratis tanpa membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis

kelamin, agama, kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta

intelektual;

6. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien,

bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas

manusia Indonesia;

7. menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara;

8. memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun

perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah

dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan

pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;

9. meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri,

bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta

memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi

berbagai tantangan dan perubahan;

10. meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan

nasional dan standar pelayanan minimal (SPM), serta meningkatkan kualifikasi

minimun dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;

11. meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan

melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu

pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan

penerapannya pada masyarakat;

12. menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien,

produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel;

13. meningkatnya efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui

peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat

dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan

desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan; dan

14. mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan

Depdiknas yang bersih dan berwibawa;

Untuk dapat menjalankan amanat terhadap pembangunan pendidikan nasional,

maka diperlukan kejelasan arah. Untuk itu Depdiknas sudah menuangkan ke dalam

visi, misi, dan tata nilai yang harus dijalankan.

B. Visi Departemen Pendidikan Nasional

Pembangunan Indonesia di masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka

panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (nation-state) Indonesia modern yang aman

dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kerangka visi jangka panjang yang termuat dalam dokumen

”Membangun Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera” (Susilo Bambang Yudhoyono

dan M. Jusuf Kalla, 2004), pembangunan Indonesia pada tahun 2005—2009

mengarah pada (a) terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang

aman, bersatu, rukun, dan damai; (b) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara

yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (c)

terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan

berkelanjutan, yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang

memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara

optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif

yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi

pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang

tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan

mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3)

psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis,

kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat

manusia secara holistik, yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling

elementer di atas dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan

seyogyanya menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi

individu, sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk

membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi

landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah

mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat

dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses

masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus

dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan

umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial.

UUD 1945 mengamanatkan mengenai pentingnya pendidikan bagi seluruh

warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan.

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban

untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut.

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang

menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab

tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan Visi Pendidikan Nasional tersebut,

Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan:

INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF

(Insan Kamil / Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas

secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial,

cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Visi Depdiknas lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yang

menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat

berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti

oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat

yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan

berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan

di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian

mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society).

Di dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan

teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih

rendah belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama (prime mover) perubahan masyarakat. Pendidikan memfasilitasi peningkatan indeks teknologi

tersebut, namun demikian, peningkatan indeks teknologi tidak semata-mata ditentukan

oleh pendidikan, melainkan juga oleh transfer teknologi yang biasanya menyertai

investasi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus sinkron dengan kebijakan

investasi.

Untuk itu, pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan

penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi

teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.

Pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban

yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran

yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Pendidikan juga menciptakan kemandirian baik pada individu maupun bangsa.

Pendidikan yang menumbuhkan jiwa kemandirian menjadi sangat penting justru ketika

dunia dihadapkan pada satu sistem tunggal yang digerakkan oleh pasar bebas.

Bangsa Indonesia sulit bertahan jika tidak memiliki kemandirian karena hidupnya

semakin tergantung pada bangsa-bangsa yang lebih kuat. Selain itu, pendidikan harus

menjadi bagian dari proses perubahan bangsa menuju masyarakat madani, yakni

masyarakat demokratis, taat, hormat, dan tunduk pada hukum dan perundangundangan,

melestarikan keseimbangan lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

C. Misi Departemen Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak

usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral;

4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat

pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai

berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut,

Depdiknas untuk tahun 2005 –2009 menetapkan Misi sebagai berikut:

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA

CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Depdiknas menetapkan beberapa strategi

dan program yang disusun berdasarkan suatu skala prioritas. Salah satu bentuk dari

prioritas tersebut adalah penggunaan dana APBN/APBD dan dana masyarakat yang

lebih ditekankan pada:

1. upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;

2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan

3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional

Depdiknas menyadari bahwa tata nilai yang ideal akan sangat menentukan

keberhasilan dalam melaksanakan proses pembangunan pendidikan sesuai dengan

visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tata nilai yang merupakan dasar

sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku semua pegawai dalam menjalankan

tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran

seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan visi dan misi Depdiknas.

Untuk itu, Depdiknas telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh

setiap pegawai (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values)

serta nilai-nilai-nilai yang akan ditangkap oleh pemangku kepentingan (stakeholders)

pendidikan antara lain Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pegawai,

donatur, dunia pendidikan, dan masyarakat. Nilai masukan yang tepat akan

mengantisipasi karakteristik calon pegawai Depdiknas. Nilai masukan selanjutnya akan menjalankan nilai proses dengan baik dalam manajemen organisasi untuk

meningkatkan mutu interaksi antar manusia di dalam struktur organisasi Depdiknas.

Selanjutnya nilai input dan nilai proses akan menghasilkan nilai keluaran yang akan

memfokuskan Depdiknas pada hal-hal yang diharapkan dalam mencapai visi dan misi

yang telah ditetapkan dengan lebih baik.

PERJALANAN KURIKULUM

PERJALANAN KURIKULUM INDONESIA

Membentuk manusia yang good and smart adalah filosofi dasar pendidikan menurut Socrates pada 2400 tahun yang lalu. Berbicara tentang pendidikan tidak akan terlepas dari kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Kegiatan belajar mengajar tidak dapat terlepas dari kurikulum yang sedang berlaku saat itu. Kurikulum merupakan salah satu hal yang cukup vital bagi dunia pendidikan. Sejak Indonesia merdeka, kurikulum yang ada di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dimaksudkan untuk membuat sistem pendidikan di Indonesia semakin membaik, namun apakah sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah sesuai dengan tujuan pendidikan?  Berikut ini adalah perjalanan kurikulum di Indonesia (Soekisno, 2007).

Kurikulum 1947

pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rentjana Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Kurikulum 1952

pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Kurikulum 1964

menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan pendekatan-pendekatan di antaranya sebagai berikut.

• Berorientasi pada tujuan
• Menganut pendekatan integrative dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif.
• Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu.
• Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa.
• Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill).

Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.
• Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
• Materi pelajaran dikemas dengan nenggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
• Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.
• Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semikonkret, semiabstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. Dari yang mudah menuju ke sukar dan dari sederhana menuju ke kompleks.
• Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajat mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukkan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pelajaran.

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut.

• Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
• Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi)
• Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
• Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.
• Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
• Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang komplek.
• Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa.

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut.

• Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran
• Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

 Kurikulum Berbasis Kompetensi – Versi Tahun 2002 dan 2004

Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagai sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Kurikukum yang dikembangkan saat itu diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Competency Based Education is education geared toward preparing indivisuals to perform identified competencies (Scharg dalam Hamalik, 2000: 89). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang, maka pendidikan di sekolah dititipi seperangkat misi dalam bentuk paket-paket kompetensi.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya (Puskur, 2002a).

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

• Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
• Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
• Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
• Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
• Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. (Puskur, 2002a).

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1)standar isi, (2)standar proses, (3)standar kompetensi lulusan, (4)standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5)standar sarana dan prasarana, (6)standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7)standar penilaian pendidikan.

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.

Secara substansial, pemberlakuan (baca: penamaan) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subject matter), yaitu:

Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.

Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.

Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.

Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya (versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi – misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.